PANGKALPINANG – Dunia pertambangan timah di Bangka Belitung (Babel), khususnya di Negeri Junjung Besaoh, Bangka Selatan (Basel), kabarnya tengah diliputi ketidakpastian. Isu ini mencuat lantaran banyak dari penambang Rakyat kecil dan besar hingga collector timah mulai menunjukkan kegelisahan. Bahkan, sebagian penambang rakyat dikabarkan mulai mogok kerja secara perlahan.
Padahal, hingga kini timah masih menjadi primadona Bangka Belitung. Sebagian besar masyarakat di provinsi ini masih menggantungkan hidup dari sektor pertambangan, baik dalam skala kecil maupun besar.
Ketua Forum Tambang Rakyat Bersatu (FTRB), Matoridi, menyebut kondisi tambang rakyat saat ini sedang menjerit. Harga timah yang kian menekan serta maraknya penertiban tambang rakyat membuat perekonomian di Bangka Belitung, khususnya Bangka Selatan, terancam lumpuh. Kami, 28/08/2025
“Banyak kawan-kawan yang sehari-harinya bergantung dengan bertambang, ada yang skala kecil seperti tungau, ngelimbang, dan sebagainya. Kini mereka takut bekerja. Inilah potret sedih wajah Babel saat ini akibat kebijakan pusat yang melakukan penertiban tambang rakyat di kawasan hutan,” ujar Matoridi.
Ia menambahkan, masyarakat Babel sejatinya merupakan korban kebijakan Kepmenhut Nomor 357 Tahun 2004, yang menetapkan lebih dari 65% hutan di Bangka Selatan berstatus kawasan produksi dan lindung. Akibatnya, kebun-kebun milik masyarakat tidak bisa disertifikatkan.
“Kalau dibandingkan dengan daerah di Sumsel, lahan masyarakat di pelosok bisa disertifikatkan sejak awal. Kebijakan ini jelas menimbulkan rasa ketidakadilan dan berpotensi memicu konflik horizontal antara masyarakat tambang rakyat dengan aparat,” tambahnya.
Lebih jauh, Matoridi menilai miris ketika negara sedang menghadapi defisit anggaran dan pemotongan pembangunan, sementara masyarakat di Bangka Belitung tidak bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga maupun pendidikan anak-anaknya.
Ia berharap pemerintah pusat maupun daerah berani mengambil sikap yang berpihak pada rakyat kecil agar kedepan dapat beriringan sejalan dalam menentukan solusi terkait hal ini.
“Semoga para pemimpin negeri ini peduli dan berani mengambil sikap pro-rakyat, agar harapan masyarakat Babel bisa terus berlanjut demi kehidupan keluarga mereka,” pungkasnya.
Sementara itu dihari yang sama, Ketua Pemuda Panca Marga Bangka Selatan, Norman Adjis, juga menyampaikan keprihatinannya. Ia berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat memilih langkah yang tepat dalam menangani persoalan tambang timah ilegal tanpa mengorbankan masyarakat kecil.
“Saya berharap jangan sampai menghilangkan penghasilan masyarakat kecil yang melakukan penambangan skala kecil demi menyambung kehidupan keluarga mereka sehari-hari,” tegas Norman.
Menurutnya, tambang rakyat jenis tungau merupakan salah satu tumpuan harapan besar masyarakat kecil. Jika aktivitas mereka dihentikan, akan sulit bagi mereka mencari nafkah lain. Karena itu, ia meminta para pemangku kebijakan mulai dari Gubernur Babel, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Kapolda, hingga Kajati Babel agar bersikap pro terhadap rakyat kecil.
“Jika masyarakat kecil kehilangan mata pencaharian, kami yakin akan banyak hal negatif yang terjadi. Anjloknya perekonomian masyarakat sangat berpengaruh pada kesenjangan sosial,” tutup Norman. (**)
