Penulis: La Ode M. Murdani.
TINTABERITABABEL.COM, PANGKALPINANG — Sebanyak Seratus (100) massa gabungan dari Forum Nelayan Pecinta Teluk Kelabat Dalam (FNPTKD) bersama Mahasiswa mendatangi Kantor PT. Timah Tbk di kota Pangkalpinang, Senin (22/11/2021) pukul 13.00 WIB.
Kedatangan ratusan massa itu, Tidak lain menuntut PT. Timah Tbk agar menghentikan Aktivitas Kapal Isap Produksi (KIP) yang beroperasi di Teluk Kelabat Dalam, kecamatan Belinyu, kabupaten Bangka.
Aksi yang dipimpin langsung Koordinator Umum Maryono, beserta mahasiswa lainya mendapatkan penjagaan ketat oleh aparat Kepolisian Polda Bangka Belitung, Polres Pangkalpinang dan TNI
Pantauan Media ini, saat berada di lokasi, pukul 15.30 WIB massa berkumpul di pintu masuk kantor PT. Timah Tbk, terlihat Nelayan dan Mahasiswa membawa alat Peraga di antaranya, Genset, Pengeras suara, Spanduk tuntutan, Jaring ikan, Ikat Kain (Hijau), Bendera IAIN, Bendera HMI dan Bendera BEM STIE Pertiba.
Ketua FNPTKD Maryono, mengatakan Aksi hari ini adalah bentuk kekecewaan Pihaknya terhadap Pemerintah dan PT Timah yang merampas hak mereka sebagai nelayan.
“Operasi KIP Tanpa sosialisasi berdampak Kepada kami. Kami disini 12 desa dari Bangka Barat dan Bangka induk Menolak KIP di Teluk Kelabat Dalam, Jangan paksa kami melaut di luar teluk Kelabat dalam. Kami hadir disini ingin menjaga hak kami, banyak dampak yang kami terima dari hadirnya KIP di laut kelabat dalam selain itu Ekonomi kami tidak ada lagi, Lingkungan kami akan hancur. Kalau hari ini tidak ada tanggapan kami akan Orasikan ke Istana Presiden,”kata Maryono.
Selain, Maryono, Aksi kekecewaan itu pun dikatakan Mahasiswa dari HMI AndiYos. Menurut Andi, Hari ini ulang tahun Bangka Belitung masyarakat teluk Kelabat merayakannya di depan kantor Timah memperjuangkan Haknya.
“PT. Timah yang satu-satunya BUMN tidak peduli dengan masyarakat teluk kelabat dalam, 21 tahun Propinsi Bangka Belitung Nyatanya PT. Timah tidak memberikan kesejahteraan kepada kita. Kepada aparat keamanan saya harapkan pengertiannya dari 12 desa Teluk Kelabat yang menuntut haknya,”ucapnya.
Selain itu AndiYos juga menyampaikan nelayan dari 12 desa meminta agar PT. Timah mencabut SPK nya karena sudah merugikan nelayan dan sudah menyusahkan nelayan.
“Jangan paksakan kami, kami kecewa, tolong temukan kami dengan direktur PT, timah, masyarakat Kelabat dalam sudah kemana-kemana. BUMN sudah berganti nama Badan usaha memeras nelayan,” ujarnya.
Senada Nelayan Beruas Tono mengatakan PT. Timah tidak pernah disosialisasikan tentang KIP yang ada di teluk kelabat tiba-tiba ada 18 KIP yang beroperasi di sana, Teluk kelabat laut sempit, laut dangkal tidak lebih 20 meter kedalaman nya, kenapa sampai 18 kapal isap ada di sana.
“Kami ingin minta kejelasan dan kenapa yang di sosialisasi hanya desa Baki, sedangkan Teluk Kelabat dalam ada 12 Desa. Teluk kelabat dalam bukan hanya milik Desa Baki, Kalo terjadi bentrokan antar desa dengan desa Baki kami minta PT. Timah yang bertanggung jawab,”ungkapnya.
Pantauan media ini, Sekitar Pukul 16.55 Wib diruang Kepala Divisi Pengamanan dilakukan pertemuan oleh Nelayan, Mahasiswa dan perwakilan PT. Timah Tbk. Ketujuh orang itu yakni, Maryono, Wahyu, Zulpani, Yasrizal, Yudi, Sarmedi dan
Wisnu. Sementara Perwakilan PT. Timah yakni Kepala divisi PAM PT. Timah Brigjen TNI Wing Handoko, Kabid KIP, Ronata dan
Ka Unit KIP, Riyan Andre
Dalam pertemuan itu, Perwakilan Nelayan Maryono, mengatakan pihaknya sudah dua
kali orasi di KIP teluk Kelabat dalam dan sudah audiensi degan gub minta untuk stop dulu. Tapi saat ini sudah 18 KIP di laut sana, pihaknya pun bermohon kejelasan dari PT Timah, tidak ada lagi ruang pihak nelayan, AMDAL juga tidak mengetahuinya.
“Dampak lingkungan yang kami rasakan saat ini sudah berdampak banjir dipastikan tidak bisa lagi kami tinggal di sana akan akibatkan naiknya air laut.
Dampak sosial dampak ekonomi, juga kami rasakan,”kata Maryono.
Sementara Nelayan Riding Panjang, kecamatan Belinyu, kabupaten Bangka menyampaikan, Bahwa sudah ada sosialisasi di baki, artinya sosialisasi hanya satu desa (Bakik), konflik sosial kami masyarakat teluk Kelabat akan mencekal masyarakat Baki.
“Kedalaman teluk Kelabat ±20 m, kami mohon kepada PT. Timah lebih bijak,
Kami tekankan kembali bahwa sudah ada warga Bakik yang menyetujui, hal ini dapat menimbulkan kecemburuan antar warga berujung bentrok antar masyarakat dan Kapal itu beroperasi tidak jauh dari bibir pantai, kami prediksikan bila terus ada KIP yang beroperasi akan dapat sebabkan banjir Itu yang dapat kami sampaikan demi kepentingan kamtibmas kami mohon kebijkan dari PT timah,”katanya.
Senada Nelayan Bakik Zulfani di selah selah pertemuan itu. Mengatakan dirinya selaku ketua nelayan Baki ingin menanyakan Sejak kapan PT. Timah ada sosialisasi di desa mereka.
“Kami rasakan belum ada sama sekali, setau kami PT. Timah dan forum 6 September atau Oktober lalu sudah menentukan kompensasi. Mohon kepada Pihak PT. timah dipikirkan desa Bakik dan 12 desa di teluk Kelabat Dalam,” ucapnya.
Sementara itu Kabid Divisi Pengamanan Brigjen TNI Wing Handoko mengatakan, Bahwa Direktur PT. Timah sedang tidak berada ditempat dan tuntutan yang telah disampaikan akan pihaknya
pelajari dulu dan kami serahkan kepada pimpinan untuk di putuskan.
“Terimakasih kepada Adik-adik dan para nelayan yang sudah menyuarakan aspirasi.
PT. Timah akan mengkaji dari masukan yang telah disampaikan,”ungkapnya.
Senada, Perwakilan PT. Timah Tbk
Rian menyampaikan, Lokasi Itu IUP PT. Timah dan PT. Timah legalnya untuk menambang, bila ada forum yang memintakan KTP silahkan mintakan kepada mereka. (TB)
